nusakini.com--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengingatkan agar seluruh desa di Bali tetap fokus pada program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Keempat program tersebut adalah menentukan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung air desa, dan membangun sarana olahraga desa. 

"Saya selalu mengingatkan agar dana desa yang telah digelontorkan dana desa diharapkan bisa difokuskan kepada empat program prioritas yang kita berikan," ujarnya. saat menghadiri The 4th Ubud Royal Weekend di Museum Puri Lukisan, Ubud, Bali.

Menteri Eko menambahkan, agar desa dapat semakin mengembangkan potensinya, dirinya pun meminta untuk segera dibuat klasterisasi di desa baik di sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Dengan demikian, para pemangku kepentingan akan lebih mudah untuk menentukan pengembangan apa yang dapat dilakukan di desa tersebut. 

"Konsentrasi dan fokus pada produk unggulannya, Nanti kita akan kumpulkan kementerian terkait, dunia usaha, juga perbankan untuk membantu mengembangkan produk unggulan desa tersebut," katanya. 

• Mendes PDTT Optimistis Serapan Dana Desa 2018 Lebih Dari 99 Persen
• Mendes PDTT Minta Pemda Bengkulu Arahkan Dana Desa untuk BUMDes
• Gairahkan Perpustakaan Desa, Kemendes PDTT Kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional
• Prukades Aktifkan Kembali Tambak Udang di Tulang Bawang
• Kerjasama Swasta, Mendes PDTT Pastikan BUMDes Berpayung Hukum

Sementara itu, Menteri Eko menilai Desa Ubud di Bali dapat menjadi salah satu model pengembangan desa wisata di Indonesia. Pembangunan embung pun dinilai potensial untuk semakin meningkatkan pengembangan pariwisata di lokasi ini. 

"Untuk Ubud ini, karena pertanian masih sedikit, embung bisa untuk pariwisata atau perikanan yang dapat meningkatkan gizi masyarakat. Ini juga sejalan dengan program prioritas percepatan pembangunan desa," katanya. 

Selain itu, lanjut Menteri Eko, dirinya pun mengharapkan ada pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di kawasan ini. Dirinya juga meminta PT Mitra BUMDEs di kabupaten untuk turut membentuk mitra BUMDes di desa-desa sehingga ada pendampingan di tiap desa. Ke depan, standar yang diterapkan di BUMDes pun diharapkan dapat mengikuti perusahaan besar. 

"Dengan begitu, bisa terjadi link and match antara perusahaan besar, UKM, dan pengusaha kecil di desa-desa. Karena yang selama ini menjadi problem UKM dan pengusaha kecil ini adalah mereka tak memiliki manajemen sumber daya manusia yang baik, distribusi, dan pemasaran," katanya.  

Melalui link and match antara perusahaan besar dan UKM atau pengusaha kecil, lanjut sambungnya, nantinya UKM atau pengusaha kecil dapat menjadi pemasok bagi perusahaan-perusahaan besar. Para pelaku usaha pun tak lagi kesulitan untuk menemukan pasar bagi produk-produk unggulannya. (p/ab)